Geodiversity Menuju Geopark Sebuah Konsep Alternatif GeowisataDi Manggarai Barat


Oleh : RAFAEL ARHAT
(PNS pada PEMDA Manggarai Barat berdomisili di Labuan Bajo)

  • Pendahuluan
    Drs. Rafael Arhat

    Drs. Rafael Arhat

    Geodiversity atau keanekaragaman geologi merupakan keragaman komponen geologi yang dapat mewakili proses evolusi geologi (kebumian) pada suatu kawasan. Keanekaragaman geologi tersebut dapat menjadi kekayaan hakiki yang dimiliki oleh suatu daerah. Ada beberapa unsur geodiversity antara lain : mineral, sedimen, fosil, tanah, dan air. Dari sisi bentuk, fenomena geologi memiliki berbagai variasi, mulai dari kawasan yang memiliki keindahan bentang alam (landscape) pada permukaan bumi (seperti gunung, lembah, sungai, danau, telaga), sampai pada singkapan berbagai jenis batuan langka, singkapan batuan berfosil langka, dan fenomena spektakuler lainnya di bawah permukaan kawasan kars seperti stalaktit, stalagmit, batu aliran, dan sebagainya. Fenomena alam geologi tersebut merupakan jejak dari proses kebumian yang berkaitan dengan sejarah pembentukan bentang alam yang mengandung nilai ilmiah kebumian (geologi) dan keunikan yang merupakan warisan alam geologi (geoheritages) baik dalam skala lokal, regional, nasional maupun dunia, sehingga perlu dijaga kelestariannya.

    Manggarai Barat dianugerahi dengan varanus komodoensis, yang telah menjadi salah satu dari 7 keajaiban alam dunia, serta berbagai obyek pariwisata bahari dan daratan yang sangat indah. Selain varanus komodoensis, Manggarai Barat juga memilik geodiversity yang sangat menarik antara lain : Batu Balok di Rinca, Nggorang, Merombok dan di Watu Umpu (Kecamatan Welak), batuan berbentuk meja di Warloka, Stalaktit dan stalagmite di beberapa gua di Manggarai Barat termasuk Gua Batu Cermin, danau Sano Nggoang, Istana Ular di Welak dan masih banyak yang lainnya yang belum terungkap. Gebyar Komodo sebagai salah satu dari 7 Keajaiban Alam Dunia telah selesai, namun masyarakat dan PEMDA Manggarai Barat diharapkan tidak berhenti dan jangan sampai merasa puas dengan predikat 7 Keajaiban Alam Dunia. Dibutuhkan kreativitas guna menemukan berbagai terobosan dan kebijakan baru yang memadai agar terjalin keterkaitan dan sinergitas antara varanus komodoensis dengan berbagai obyek pariwisata lainnya, baik yang terdapat di dalam Taman Nasional Komodo (TNK) termasuk keindahan bentang alam yang disaksikan pada ratusan pulau sedang dan kecil yang terdapat di sekitar TNK, maupun berbagai obyek geodiversity yang terdapat di wilayah daratan Manggarai Barat.

    Branding kepariwisataan Manggarai Barat adalah West Flores Komodo and So Much More. Branding tersebut memberikan gambaran bahwa selain varanus komodoensis, Manggarai Barat masih memiliki beraneka ragam obyek lainnya yang peru dikemas dalam berbagai paket kepariwisataan. Survey yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu di Labuan Bajo menunjukkan bahwa rerata lama tinggal (length of stay) per wisatawan di Labuan Bajo adalah 5,3 hari, dan rerata pengeluaran (spending) adalah $ 70 US/hari. Oleh karena itu, perlu kreatifitas untuk mencari berbagai strategi yang tepat agar rerata lama tinggal dan spending para wisatawan semakin meningkat. Asumsi yang dapat digunakan adalah semakin meningkat lama tinggal dan pengeluaran per wisatawan, maka semakin memberikan peluang bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Manggarai Barat. Dengan demikian, branding tersebut di atas dapat dimaksimalkan agar secara nyata dapat mensejahterakan seluruh masyarakat.

    Sejak tahun 2008 – 2010, Pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat Manggarai Barat sangat sibuk dengan berbagai aktivitas pertambangan terutama berkaitan dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Bahan Galian Logam seperti Emas dan Mangan. Sampai Agustus 2010 ada 9 (Sembilan) IUP Eksplorasi dan 1 (satu) IUP Operasi Produksi yang telah diberikan ijin oleh PEMDA Manggarai Barat. Banyak masyarakat yang protes yang bergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Tambang (GERAM), termasuk JPIC Keuskupan Ruteng, JPIC SVD, biarawan/ti yang berkarya di Keuskupan Ruteng, berunjuk rasa menolak semua IUP yang telah diberikan PEMDA sekaligus menolak kehadiran investor tambang beroperasi di Manggarai Barat. Penolakan terhadap berbagai aktivitas pertambangan di Manggarai Barat dipicu oleh pemikiran bahwa pertambangan berkecenderungan merusak lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan sangat kontraproduktif dengan upaya pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman masa lalu, Dinas Pertambangan dan Energi Manggarai Barat mencoba menampilkan konsep yang berbeda dari sebelumnya, yakni konsep konservasi, berupa Geodiversity menuju Geopark. Konsep tersebut sangat bersinergi dengan kepariwisataan, di mana Pariwisata dan Geodiversity berpijak pada konservasi lingkungan hidup.

  • Regulasi Terkait Konservasi Geodiversity dan GeoparkSecara nasional ada beberapa Undang-undang yang mengatur antara lain : Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta PP No. 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam. Namun pada kesempatan ini, hanya dibatasi dengan salah satu Peraturan Pemerintah yang cukup relevant terkait dengan judul di atas yakni PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional di mana pada pasal 52 ayat (5) menyebutkan bahwa Kawasan Lindung Geologi meliputi : a) kawasan cagar alam geologi, b) Kawasan rawan bencana alam geologi, c) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah. Lebih lanjut, di dalam pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa Kawasan Cagar Alam Geologi meliputi : 1) Kawasan keunikan batuan dan fosil, 2) Kawasan keunikan bentang alam, 3) Kawasan keunikan proses geologi.

    Konsep Geopark merupakan konsep pemanfaatan geodiversity dalam konteks kewilayahan. Konsep ini merupakan konsep yang dipromosikan oleh UNESCO tahun 2000 dan telah banyak diterapkan di beberapa negara Eropa dan China. Dengan perkataan lain Geopark merupakan konsep menejemen pengembangan kawasan secara berkelanjutan yang memadu-serasikan antara tiga keragaman alam yaitu geodiversity, biodiversity, dan cultural diversity. Selain itu, geopark juga merupakan konsep pengembangan kawasan di mana beberapa potensi geoheritage yang terletak berdekatan pada suatu wilayah tertentu perlu dibangun dan dikelola dengan cara mengintegrasikan prinsip-prinsip konservasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

  • Pilar Pengembangan dan Pemanfaatan GeoparkAda 3 (tiga) pilar pengembangan geopark yakni pertama, Geodiversity berupa keunikan batuan dan fosil, bentang alam dan proses geologi. Ada 2 (dua) contoh menarik di Manggarai Barat terkait geodiversity, selain yang telah disebutkan di atas, yakni ada sebuah perahu yang telah membatu yang terdapat di wilayah pedalaman di Wae Jare Kecamatan Mbeliling. Letak perahu tersebut sekitar ± 500 m di atas permukaan laut atau ± 40-an Km dari pinggir pantai. Berikutnya, jika ke danau Sano Nggoang, yang terletak pada ketinggian ± 650 m di atas permukaan laut, perlu mencicipi mata air panas yang terdapat di pinggir danau Sano Nggoang. Air panas tersebut mengandung garam yang cukup tinggi. Kandungan garam yang cukup tinggi tersebut, kemungkinan besar adalah air fosil atau air formasi. Secara sederhana dapat diungkapkan bahwa air fosil atau air formasi adalah air laut yang terjebak pada batuan pegunungan pada saat terjadinya proses geologi (kebumian). Ada 2 (dua) kemungkinan terjadinya proses tersebut yakni : air laut turun atau bumi bergerak naik ke atas sehingga air laut terjebak pada batuan di pegunungan. Dengan demikian, kemungkinan pada ribuan atau jutaan tahun yang lalu, Labuan Bajo atau Manggarai masih berada di dasar laut. Perlu ada kajian atau penelitian terhadap proses terjadinya air fosil di danau Sano Nggoang dan perahu yang membatu di Wae Jare tersebut. Kedua fenomena tersebut dapat memberi informasi tentang proses terjadinya pulau Flores atau Manggarai di masa lampau. Kedua, Biodiversity atau keanekaragaman biologi. Manggarai Barat memiliki biodiversity yang sangat tinggi. Kita memiliki varanus komodoensis, ditambah dengan biodiversitas terumbu karang di TNK, burung-burung endemic Flores yang banyak terdapat di Mbeliling, hutan Sesok dan pegunungan lainnya di Manggarai Barat, Istana Ular di Kecamatan Welak, toro manta atau ikan pari berukuran besar dan berbagai jenis ikan yang hidup di perairan Manggarai Barat; termasuk belasan gua di kawasan TNK yang menjadi tempat bersarangnya burung wallet. Ketiga, cultural diversity atau keanekaragaman budaya. Manggarai pada umumnya, khususnya Manggarai Barat memiliki keanekaragaman budaya (heritage) yang diwariskan dari para leluhur. Sebut saja : caci, sawah yang berbentuk sarang laba-laba, rumah adat yang memiliki keterkaitan dengan gendang, compang (termpat peribadatan tradisional yang berbentuk bulat dan terdapat di tengah kampung), kuburan, dan lahan garapan, dan masih banyak budaya Manggarai lainnya yang perlu diteliti lebih lanjut agar dapat dikembangkan sebagai salah satu penopang geopark.

    Konsep pemanfaatan geodiversity perlu didukung dengan 3 (tiga) hal, pertama, regulasi dan kebijakan yang jelas dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Regulasi sangat penting terutama dari sisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik nasional maupaun daerah. Saat ini PEMDA Manggarai Barat sedang dalam proses penyelesaian RTRW Manggarai Barat, sehingga sangat diharapkan agar perlu mempertegas Kawasan Lindung Geologi yang terdapat di Manggarai Barat di dalam RTRW tersebut. Pemerintah pusat telah menetapkan Manggarai Barat sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional. Artinya pemerintah pusat telah memberikan peluang bagi Manggarai Barat untuk mengatur lebih rinci di dalam RTRW yang ada tentang apa saja yang perlu dibangun di wilayah pesisir, apa yang perlu dibangun di wilayah kepulauan, apa saja yang perlu dibangun di Labuan Bajo, di Bandar Udara, apa saja yang perlu dibangun di danau Sano Nggoang, di Istana Ular, Batu Cermin, Lembor dan di seluruh Manggarai Barat. Presiden SBY sudah berkali-kali memerintahkan para menterinya untuk menyelesaikan semua permintaan dari daerah, yang penting sudah dirumuskan dalam satu kebijakan yang baku seperti RTRW. Pemerintah pusat wajib menyelesaikan semua permintaan daerah, yang penting PEMDA sudah merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang memadai, namun sangat disayangkan, sampai dengan saat ini PEMDA Manggarai Barat belum merumuskan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang holistik dan sistemik. Semuanya masih berjalan sendiri-sendiri dan bersifat partial. Salah satu persoalan yang cukup serius, yakni DPRD Manggarai Barat juga masih sibuk dengan urusan dan kepentingannya masing-masing. Lalu, kapan kita bisa merumuskan regulasi dan kebijakan yang holistik dan sistemik? Kedua, ketersediaan infrastruktur wilayah yang memadai. Kepariwisataan tidak akan berkembang tanpa didukung dengan infrastruktur wilayah. Infrastruktur wilayah harus memiliki daya saing tinggi. Biasanya para investor akan pergi menanamkan modalnya pada wilayah yang memiliki infrastruktur wilayah yang berdaya saing tinggi. Ketersediaan infrastruktur adalah salah satu tugas pokok pemerintah. Ketiga, Capacity Building dan Community Development. Pemberdayaan masyarakat lokal merupakan satu aspek penting guna mendukung geopark. Masyarakat lokal harus memiliki skill yang tinggi agar mampu bersaing dengan para pendatang yang biasanya memiliki skill yang tinggi. Tugas yang lainnya dari pemerintah daerah adalah memberikan “pengawalan” terhadap pemberdayaan masyarakat lokal. Perlu alokasi anggaran yang tinggi untuk meningkatkan skill masyarakat. Kalau tidak ada keterlibatan pemerintah daerah dalam proses pemberdayaan masyarakat lokal, maka masyarakat bagaikan “anak ayam kehilangan induknya” dan cepat atau lambat pasti terjadi marjinalisasi terhadap masyarakat lokal dalam pembangunan kepariwisataan di Manggarai Barat. Apakah ini yang kita inginkan?

    Memperhatikan tiga pilar di atas, maka pengembangan geopark harus didukung oleh semua stakeholders kepariwisataan, terutama dukungan politis dari legislatif dan beberapa instansi pemerintah daerah yang harus terlibat antara lain : BAPPEDA terkait dengan kebijakan dan regulasi menyangkut RTRW Manggarai Barat, Dinas Kehutanan terkait dengan kajian dan pengembangan Biodiversity, Dinas Pertambangan dan Energi terkait dengan kajian dan pengembangan geodiversity, Dinas Pariwisata dan Dinas PPO terkait dengan kajian dan pengembangan cultural diversity. Walau demikian, dinas/badan/instasi lainnya perlu bersinergi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, karena pengembangan dan pemanfaatan geopark merupakan kegiatan multi stakeholders.

  • Perkembangan Global Geopark dan Pengalaman Salah Satu Geopark di ChinaSeperti telah disampaikan di atas bahwa sejak tahun 2000 UNESCO telah mempromosikan konsep pemanfaatan geodiversity dalam konteks kewilayahan. Ada banyak Negara Eropa dan China, termasuk Indonesia yang telah menerapkan konsep dari UNESCO tersebut. Namun sampai saat ini belum satu pun geopark di Indonesia yang telah menjadi Global Geopark Network (GGN). Sampai saat ini, ada 3 (tiga) geopark di Indonesia yang sudah diusulkan ke UNESCO untuk mendapatkan approval sebagai anggota GGN, yakni : Geopark Gunung Rinjani di NTB, Geopark Gunung Batur, dan Geopark Pacitan di Jawa Timur. Diharapkan dalam waktu dekat ke tiga geopark tersebut mendapatkan approval dari UNESCO. Ada 4 (empat) geopark lainnya di Indonesia yang masih dalam tahap perencanaan, yakni : Geopark Merangin, Geopark Raja Ampat, Geopark Maros dan Geopark Sangkurilang – Mangkalihat. Diharapkan ke empat geopark tersebut dapat segera diusulkan ke UNESCO untuk mendapatkan approval.

    Posisi geodiversity di Manggarai Barat masih tahap konsepsi dan dalam proses pembahasan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Badan Geologi pada Kementerian ESDM dan Gubernur NTT. Diharapkan dalam waktu dekat MOU tersebut segera ditandatangani. Setelah itu, MOU tersebut perlu dirumuskan lebih rinci ke dalam Perjanjian Kerja Sama antara Badan Geologi dengan Pemerintahan Daerah, baik Bupati maupun Pimpinan DPRD Manggarai Barat. Diharapkan dukungan politis maupun teknis dari semua pihak agar, baik MOU maupun Perjanjian Kerja Sama tersebut, segera ditandatangani dan dilaksanakan sehingga geodiversity, biodiversity dan cultural diversity yang ada dapat ditindaklanjuti dan diusulkan menjadi salah satu National Geopark sebelum diusulkan lebih lanjut ke UNESCO untuk dapat menjadi anggota GGN.

    Sampai saat ini, ada 77 geopark yang telah menjadi anggota GGN dan tersebar di 25 negara di dunia. Dari 77 geopark tersebut, China memiliki geopark terbanyak dengan 24 geopark yang telah menjadi anggota GGN, diikuti Italia : 7 geopark, Negara persemakmuran : 7 geopark, Jerman : 5 geopark, Spanyol : 5 geopark, Yunani : 4 geopark, Jepang : 4 geopark, Perancis : 2 geopark, Yunani : 2 geopark, Portugis : 2 geopark, sementara beberapa Negara lainnya seperti Australia, Austria, Brasilia, Kanada, Kroasia, Cheznia, Finlandia, Iran, Irlandia, Korea, Rumania, Vietnam, Irlandia (Negara Persemakmuran), Hungaria/Slovakia, dan Malaysia masing-masing memiliki 1 geopark. Geopark di Malyasia adalah Langkawi. Langkawi dari kata Elang, yang merupakan satu-satunya burung endemik pada kawasan tersebut, tetapi bisa diperjuangkan menjadi salah satu geopark yang menjadi anggota dari Global Geopark Network (GGN). Sementara Indonesia masih dalam proses pengusulan ke UNESCO untuk mendapatkan approval. Ada banyak keuntungan, jika menjadi anggota GGN, karena sebahagin besar wisatawan dunia selalu berkunjung ke geopark yang telah menjadi anggota GGN. Sebagai sebuah ilustrasi, perlu memperhatikan pengalaman dari pengelolaan sebuah geopark di China yakni Yuntaishan Geopark. Tahun 2000 jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yuntaishan geopark berjumlah ± 200.000 wisatawan, dengan devisa ± US $ 3 juta. Setelah 4 (empat) tahun yakni tahun 2004, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Yuntaishan geopark meningkat menjadi 1,25 juta wisatawan dengan devisa menjadi ± US $ 90 juta. Dalam waktu 4 tahun telah dibangun 400 hotel bintang lima dan restaurant baru, ditambah dengan pembangunan 250 home stay.

    Jika Elang di Langkawi saja bisa diperjuangkan menjadi salah satu anggota GGN, apalagi Manggarai Barat yang memiliki varanus komodoensis, atau Flores – Lembata sebagai sebuah kawasan yang berada di belakang varanus komodoensis dan memiliki hobits di Liang Bua, Danau 3 Warna Kelimutu di Ende, Taman Laut 17 Pulau di Riung, Bena di Ngada, Prosesi Juma’at Agung (Semana Sancta) di Larantuka dan masih banyak yang lainnya yang dapat dikemas dan diperjuangkan menjadi sebuah geopark. Bayangkan saja, jika skenario perjuangan geodiversity menuju geopark telah berhasil mendapat approval dari UNCESCO, maka prediksinya dalam waktu 5 atau 10 tahun yang akan datang, Manggarai Barat akan dikunjungi oleh ± 500 ribu sampai 1 juta wisatawan per tahun, maka akan terjadi aktivitas pariwisata dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi di Manggarai Barat. Jika Manggarai Barat hanya mengandalkan komodo dan TNK saja, maka cukup sulit mendapatkan angka ± 500 ribu sampai 1 juta kunjungan ke pulau Komodo per tahun, karena daya dukung Komodo sangat terbatas yakni hanya ± 500 wisatawan per hari. Namun, kalau dipadukan dengan konsep geopark, maka angka ± 500 ribu sampai 1 juta wisatawan per tahun dapat dikelola dengan mudah. Dengan demikian, length of stay dan jumlah pengeluaran per wisatawan pasti semakin meningkat. Asumsinya, rerata length of stay per wisatawan menjadi 7 hari (dari 5,3 hari tahun 2008) dan rerata pengeluaran menjadi US $ 100/hari, dan jumlah wisatawan ± 1 juta per tahun, maka jumlah uang (devisa) yang beredar di Mannggarai Barat adalah 7 X US $ 100 X 1 juta wisatawan = ± US $ 700 juta/tahun. Jumlah uang tersebut langsung dinikmati masyarakat sebagai kontribusi sektor kepariwisataan pada PDRB Manggarai Barat. Kita belum menghitung multiplier effect dari angka ± US $ 700 juta/tahun tersebut, maka dalam jangka menengah dan panjang akan menjadi “bola salju” yang sangat besar yang bergerak di Manggarai Barat sebagai pemicu industri kepariwisataan selanjutnya. Semakin lama, “bola salju” tersebut semakin besar. Oleh karena itu, jika skenario geopark berjalan lancar, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah “pengawalan” terhadap peningkatan skill masyarakat lokal mutlak dilakukan sejak awal. Jawabannya ada pada kebijakan alokasi anggaran pada APBD Manggarai Barat setiap tahun. Masyarakat perlu melakukan kontrol yang ketat terhadap kebijakan alokasi anggaran, yang terkait dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat. Berikutnya, perlu antisipasi yang ketat pada kebijakan RTRW Manggarai Barat, termasuk RTRK Labuan Bajo. Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah penduduk (inmigration) di Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo, sangat tinggi, dengan berbagai problema kependudukan yang semakin kompleks. Pemertintah Daerah perlu antisipasi sejak awal. Selain itu, Dinas Pertanian perlu antisipasi terhadap agrowisata atau agrobisnis, guna memotong mata rantai kebutuhan sandang-pangan yang sebahagian besar didatangkan dari luar Kabupaten.

  • PenutupPada tanggal 25 Januari 2012 yang baru lalu, telah dilaksanakan sosialisasi geopark yang dilakukan oleh Badan Geologi pada Kementerian ESDM di Labuan Bajo dan harapannya agar semua pihak perlu berkontribusi dan bersinergi agar konsep geopark dapat berjalan sesuai dengan harapan. Team Sosialisasi dari Badan Geologi juga memberikan appresiasi yang tinggi atas perhatian dan keterlibatan Pak Bupati/Wakil Bupati Manggarai Barat, Pak Sekertaris Daerah dan semua instansi terkait dalam mensukseskan kegiatan sosialisasi tersebut. Sudah saatnya kita melihat masalah kepariwisataan secara fokus, holistik dan sistemik serta tinggalkan semua pemikiran yang bersifat partial.

    Idealnya, konsep geodiversity menuju geopark muncul dari Pemerintah Provinsi NTT, sehingga semua potensi geodiversity di seluruh daratan Flores – Lembata dapat digabung dan dirangkai menjadi satu paket pengembangan kepariwisataan. Dengan demikian, konsep pengembangan pariwisata di Provinsi NTT, khususnya Flores, tidak berhenti pada pembentukan cluster-cluster berupa cluster I sampai cluster 3. Namun, yang paling penting adalah perumusan kebijakan dan regulasi, sehingga dapat dirumuskan program dan kegiatan yang tepat pada masing-masing cluster sehingga saling bersinergi antar satu cluster dengan cluster lainnya. Masalah kepariwisataan tidak boleh dibatasi hanya pada batas-batas administratif pemerintahan, seperti kepariwisataan Manggarai Barat, atau kepariwisataan Ende dll, namun harus melihatnya pada aspek kawasan. Dengan demikian, pembicaraannya pada kepariwisataan kawasan Flores – Lembata, atau kepariwisataan kawasan Sumba, atau kepariwisataan kawasan NTT yang merupakan bagian dari tugas pokok pemerintahan Provinsi NTT. Sangat disayangkan, mohon ma’af, bahwa pemerintahan provinsi NTT hanya sibuk membicarakan masalah kepariwisataan di sekitar kota Kupang dan tidak berani keluar dari rutinitas yang selama ini dilaksanakan, dan saya berani menyatakan bahwa pemerintahan Provinsi NTT tidak kreatif mengelola semua potensi kepariwisataan yang dimiliki. Sangat tepat kalau dikatakan bahwa Kepariwisataan di Flores – Lembata bagaikan “raksasa” yang sedang tertidur lelap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*